Indonesia  Bahasa   English  English
16 April 2015 10:04:31 AM

Administrasi Pajak UKM Dipermudah

JAKARTA, Koran Tempo - Pemerintah berencana memperbaiki peraturan perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi atas pendapatan usaha dari jenis usaha dengan omzet tertentu (usaha kecil dan menengah). Salah satunya ialah menghilangkan kewajiban bagi para pelaku usaha UKM untuk membuat pembukuan atas pendapatannya.

"UKM itu kalau membuat pembukuan berat. Jadi, kami beri kemudahan dengan pencatatan harian biasa, sehingga pajaknya nanti 1 persen dari omzet," kata Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito di kantornya kemarin.

Sesuai dengan aturan pajak bagi UKM, wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet Rp 300 juta-4,8 miliar per tahun dikenai pajak penghasilan 1 persen dari omzet. Awalnya, pajak ini ditujukan untuk menyasar jutaan pengusaha UKM yang selama ini tak bayar pajak. Sayangnya masih banyak pelaku usaha yang belum patuh.

Menurut Sigit, perbaikan peraturan ini ke depan akan menjadi fasilitas bagi para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak baru. Dengan fasilitas ini, wajib pajak orang pribadi cukup menyetorkan pajaknya 1 persen dari omzet berdasarkan pencatatan harian. "Nanti pemungutannya sebagai wajib pajak pribadi, sehingga dikenai tarif 1 persen dari omzet," ujarnya.

Kemudahan ini, menurut Sigit, akan diberikan dalam waktu tiga tahun. Setelah itu, para pelaku usaha harus mulai menerapkan pencatatan secara rapi dengan pembukuan dan akuntansi. Artinya, para wajib pajak akan menjadi wajib pajak usahawan dengan tarif reguler 25 persen.

Pemerintah menjamin perubahan kebijakan soal penyetoran pajak UKM ini akan berlangsung lancar. Sebab, pemerintah terlebih dulu akan memastikan data penghasilan para pelaku usaha dari pemerintah daerah. "Pemda kan memungut izin-izin usaha. Jadi, data itu mudah, kita enggak perlu mengawasi UKM satu-satu," ujar Sigit.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan penerapan pajak UKM belum optimal. Malah banyak pengusaha yang selama ini sudah bayar PPh dengan tarif reguler sebesar 25 persen, namun malah beralih ke pajak UKM yang lebih murah. "Ternyata aturan pendukungnya membolehkan perusahaan yang sudah bayar pajak normal ikut skema itu (pajak UKM 1 persen dari omzet)," ucapnya.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan rencana pemerintah untuk memberikan pembebasan pembukuan kepada wajib pajak ini sebenarnya harus sejak awal dilakukan. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini semestinya diberlakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang seharusnya diberi jangka waktu agar bisa menjalankan pembukuan selama dua sampai tiga tahun.

Selain itu, pajak UKM yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mestinya mengikuti batasan siapa itu UKM. "Ukurannya kan omzet, aset dan afiliasi. Tapi ini belum diakomodasi," ujar Yustinus. Ia menambahkan, pemerintah juga harus melakukan edukasi dan pembinaan dengan menyediakan format pembukuan yang mudah dan murah, termasuk untuk penghitungan dan pelaporan pajaknya.

  • RUKEMA

    Sejak 2012, RUKEMA (Rumah Kemas APINDO) dibentuk sebagai upaya APINDO untuk membantu UKM-IKM memiliki produk yang kreatif dan inovatif pada brand, service dan promotion-nya. Dengan pendekatan new ...


    Selengkapnya »
  • Galeri

  • UKEA Indonesia

    Gd. Permata Kuningan Lt. 10
    Jl. Kuningan Mulia Kav. 9c Guntur Setiabudi 12980
    Jakarta Selatan, Indonesia

    Telp : +6221 - 8378 0824
    Fax  : +6221 - 8378 0823 / 8378
    Email: denis@apindo.or.id